Informasi yang Dikecualikan

Pengertian

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Informasi Yang Dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Informasi tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama bahwa penutupan akses informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

1. Sebelum adanya permohonan Informasi Publik;

2. Pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau

3. Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner

Sumber : PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Daftar Informasi yang Dikecualikan

No. Nama Dokumen Peraturan Pendukung Informasi Dikecualikan
1 Dokumen User/Password Website dan Aplikasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016

2 Dokumen Persandian

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Peraturan-BSSN-Nomor-10-Tahun-2019-revisi-fix_sign.pdf

3 Dokumen Hak Akses Server Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016

4 Dokumen Penilaian Hasil Audit Keamanan Informasi

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Peraturan-BSSN-Nomor-10-Tahun-2019-revisi-fix_sign.pdf