Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan pada sektor komunikasi, informasi, statistik dan persandian. Keterkaitan antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Diskominfo SP dapat dilihat dari sudut pandang penyebarluasan data, statistik, informasi, pengamanan data/informasi/dokumen dan fasilitasi media penyebarluasan informasi. Sebagai OPD yang memiliki core business  tersebut, DIskominfo SP memegang peranan penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, baik sebagai PPID utama maupun PPID Pembantu. 2 (dua) peran yang harus dijalankan tersebut harus dibagi secara proporsional sehingga tidak muncul dualisme pengelolaan informasi pada internal Diskominfo SP.

Peran PPID utama adalah mengakuisisi, mengelola, mengarsipkan, menyebarluaskan Informasi publik Lingkup Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan peran PPID Pembantu DIskominfo SP, layaknya PPID Pembantu Lainnya, adalah supporting penyediaan informasi untuk PPID Utama. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kreatifitas PPID Pembantu Diskominfo SP untuk melakukan penyebarluasan informasi melalui website ataupun media lainnya. Untuk mempermudah penyebarluasan informasi, Diskominfo SP memiliki fasilitas website diskominfosp.surakarta.go.id pada halaman khusus PPID.

Dasar Hukum Dibentuknya PPID Kota Surakarta

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloaan Pelayanan INformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta;
  • Keputusan Walikota Surakarta Nomor 180/134 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kota Surakarta.