Diskominfo SP Mengadakan Sosialisasi Fitur Baru Ulas bagi Instansi Vertikal

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta menggelar kegiatan Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi ULAS (Umpan Balik Layanan Surakarta) bagi sejumlah instansi vertikal. Sosialisasi ini berlangsung di Ruang Rapat Upakari II Diskominfo SP, dan diikuti oleh beberapa instansi vertikal serta Tim Super Admin ULAS Diskominfo SP. 

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mengawal keluhan serta aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembaruan informasi mengenai sistem ULAS.

Dalam sambutan pembukaan, Taufik Ariyanta menyampaikan bahwa saat ini sekitar 80 hingga 90 persen aduan masyarakat yang masuk ke ULAS berasal dari kanal WhatsApp “Lapor Mas Wali.” Melalui mekanisme ini, setiap aduan masyarakat dapat segera direspons sehingga tidak berkembang menjadi isu liar di media sosial. 

Di kesempatan yang sama, Jufans Anurwan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pembaruan dalam sistem ULAS, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Salah satu pembaharuan tersebut adalah pengaturan terkait aduan yang dapat diakses menggunakan nomor tracking tertentu. Menurutnya, dalam sistem aspirasi publik semua laporan pada dasarnya bersifat terbuka, namun aduan yang bersifat privat tetap dijaga kerahasiaannya. 

Selain memperkuat aspek keamanan data, sistem ULAS kini juga menampilkan indikator OPD paling responsif dan paling tidak responsif sebagai bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik. Diskominfo SP juga melakukan modifikasi pada rekapitulasi data aduan agar lebih mudah dianalisis. Melalui fitur ekspor ke format Excel, data aduan kini dapat dibaca secara cepat oleh analis maupun sistem pendukung lainnya sehingga mempermudah penyajian laporan.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan, setiap aduan masyarakat wajib mendapat respons paling lambat dalam waktu dua kali dua puluh empat jam agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Terkait program keberlanjutan ULAS, Pemerintah Kota Surakarta juga tengah menyiapkan inovasi agar masyarakat dapat mengakses ULAS melalui berbagai platform digital lain, seperti GoPay, YouTube, dan RSJD. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan pengaduan publik serta mendukung integrasi antar kanal pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

The Department of Communication, Information, statistics, and encryption (Diskominfo SP) of Surakarta city held a socialization of new features of the ULAS application (Surakarta service feedback) for a number of vertical agencies. This socialization took place in the Upakari II meeting room of Diskominfo SP, and was attended by several vertical agencies and the Super Admin team of ULAS Diskominfo SP. 

This activity was held to strengthen the synergy between local governments and vertical agencies in guarding complaints and aspirations of the community. Through this activity, participants get updated information about the review system.

In his opening remarks, Taufik Ariyanta said that currently around 80 to 90 percent of public complaints that go to ULAS come from the WhatsApp channel “reported Mas Wali.” Through this mechanism, every Public Complaint can be immediately responded to so that it does not develop into a wild issue on social media. 

On the same occasion, Jufans Anurwan explained that there are a number of updates in the ULAS system, both from the technical and non-technical sides. One of these updates is a complaint-related setting that can be accessed using a specific tracking number. According to him, in the public aspiration system, all reports are basically open, but private complaints are kept confidential. 

In addition to strengthening data security aspects, the review system now also displays the most responsive and least responsive OPD indicators as a form of evaluating public service performance. Diskominfo SP also made modifications to the complaint data recapitulation to make it easier to analyze. Through the export feature to Excel format, complaint data can now be read quickly by analysts and other support systems, making it easier to present reports.

As a form of improving service quality, every public complaint must receive a response no later than within two to twenty-four hours so that public services can run optimally.

Related to the ULAS sustainability program, the Surakarta city government is also preparing innovations so that people can access ULAS through various other digital platforms, such as GoPay, YouTube, and RSJD. This effort was made to expand the range of public complaints services and support the integration of reporting channels within the Surakarta city government.