(0271) 2931667
diskominfosp@surakarta.go.id

17-11-2026

WIB

Ardymulya Iswardani

13-11-2026

 13:18:41 WIB
Kenali Ciri Rokok Ilegal, Pemkot Surakarta Ajak Masyarakat Berani Melapor
Icon

SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal dengan mengenali ciri-ciri produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai serta memahami cara melaporkannya. Edukasi tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Pasar Jongke, Jumat (13/11/2026), pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, mengenai ketentuan cukai dan pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah peredaran rokok ilegal.

Salah satu materi utama yang disampaikan adalah pengenalan ciri-ciri rokok ilegal. Masyarakat perlu memperhatikan pita cukai yang tertera pada kemasan karena terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dapat dikenali melalui kondisi maupun kesesuaian pita cukai tersebut.

Secara umum, terdapat lima ciri rokok ilegal yang perlu diketahui. Pertama, rokok polos, yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kedua, rokok dengan pita cukai palsu, yakni penggunaan pita cukai tiruan yang tidak diterbitkan secara resmi oleh Bea Cukai.

Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas, yaitu penggunaan kembali pita cukai yang sebelumnya telah dipakai. Kondisinya dapat terlihat sobek, berkerut, tidak rapi, atau memiliki bekas lem tambahan. Keempat, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, misalnya pita cukai yang digunakan tidak sesuai dengan jenis produk atau jumlah isi kemasan. Kelima, rokok dengan pita cukai salah personalisasi, yaitu pita cukai yang identitas atau kode produsennya tidak sesuai dengan perusahaan yang memproduksi rokok tersebut.

Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal. Pelaporan dapat disampaikan melalui kantor Bea Cukai terdekat maupun pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai di nomor 1500225. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan daring Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman resmi Pengaduan DJBC.

Agar laporan dapat ditindaklanjuti, masyarakat diimbau menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap, seperti lokasi penjualan, waktu ditemukan, jenis atau merek rokok, serta informasi lain yang relevan. Foto kemasan atau pita cukai dapat disertakan apabila tersedia dan aman untuk didokumentasikan. Masyarakat tidak perlu melakukan pemeriksaan atau penindakan sendiri terhadap pihak yang diduga menjual rokok ilegal.

Terkait perlindungan pelapor, Bea Cukai menyediakan mekanisme pengaduan dengan menjaga kerahasiaan informasi dan identitas pelapor. Dalam layanan pengaduan daring DJBC, laporan akan memperoleh nomor tiket yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan tindak lanjut. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.

Selain mengenali ciri dan saluran pelaporan, masyarakat juga perlu memahami konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Ketentuan sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan dapat dikenai pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, Pasal 55 mengatur sanksi bagi pihak yang membuat, menggunakan, memperjualbelikan, atau mengedarkan pita cukai palsu maupun pita cukai yang sudah dipakai. Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun serta denda paling sedikit sepuluh kali hingga paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Adapun Pasal 56 mengatur sanksi bagi pihak yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Surakarta berharap masyarakat semakin memahami ketentuan di bidang cukai, mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal, serta mengetahui saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan peredaran barang kena cukai sekaligus membantu melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.